Matriks UU dan Peraturan Pemerintah Terkait Laporan Keuangan

Laporan Keuangan selain harus mencerminkan kinerja keuangan perusahaan juga harus menggambarkan dampak terhadap perusahaan dimasa yang akan datang  terkait kebijakan yang diambil pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Laporan Keuangan menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan, masyarakat luas dan bahkan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, sehingga laporan keuangan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah beberapa cuplikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Laporan Keuangan:

  1.     Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan revisi Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1995

Pasal

Ayat (butir)

Uraian

66

1

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

66

2

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

  1.       Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
  2.       Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
  3.        Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  4.       Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
  5.       Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
  6.         Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  7.       Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

66

3

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

66

4

Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

68

1

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untukdiaudit apabila:

  1.       Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
  2.       Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
  3.        Perseroan merupakan Perseroan Terbuka
  4.       Perseroan merupakan persero
  5.       Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
  6.         Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan 

Pasal

Ayat (Butir)

Uraian

1

2

Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

3

 

Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

9

1

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat

yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

Pasal

Ayat (Butir)

Uraian

69

1

Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

69

2

Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal

Ayat (Butir)

Uraian

1

29

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untukmengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

28

3

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

28

7

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

 5. Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 1999 yang merupakan revisi Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1998

Pasal

Ayat (Butir)

Uraian

1

1

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

2

1

Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.

2

2

Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

3

1

Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi:

  1.       Neraca.
  2.       Laporan laba rugi.
  3.        Laporan perubahan ekuitas.
  4.       Laporan arus kas, dan
  5.       Catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit  bank dan daftar penyertaan modal.

3

2

Uraian dan rincian Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

4

1

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi perusahaan yang berbentuk:

  1.       Perseroan Terbatas yang memenuhi salah satu kriteria:
  2.       Merupakan Perseroan Terbatas.
  3.       Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat
  4.       Mengeluarkan surat pengakuan utang.
  5.       Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  6.       Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
  7.       Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan  usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agendan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
  8.        Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah.

4

2

Laporan Keuangan Tahunan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah laporan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

6. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pasal

Ayat (Butir)

Uraian

392

 

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai

andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan


Sumber : www.iapi.or.id